Pengaruh Regulasi Tender Pekerjaan Konstruksi Ditinjau dari Sisi Teknis dan Kualifikasi terhadap Hasil Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Sijunjung
DOI:
https://doi.org/10.21063/jts.2025.V1202.0162-171Kata Kunci:
konstruksi, kualifikasi , tender , teknisAbstrak
Latar belakang penelitian ini adalah sejak diberlakukannya Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, khusus untuk pekerjaan konstruksi di Kabupaten Sijunjung terjadi kecenderungan peningkatan persentase pekerjaan yang mengalami keterlambatan baik itu dikenakan denda keterlambatan maupun yang mengalami putus kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh regulasi tender pekerjaan konstruksi saat ini terhadap hasil pekerjaan konstruksi di Kabupaten Sijunjung. Ruang lingkup variabel dalam penelitian meliputi regulasi tender pekerjaan konstruksi dari sisi teknis dan kualifikasi terhadap hasil pekerjaan konstruksi di Kabupaten Sijunjung. Sedangkan batasan penelitian adalah pekerjaan konstruksi di Kabupaten Sijunjung yang dikerjakan pada tahun anggaran 2021 s/d 2023. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Responden yang dipilih adalah pihak yang terlibat langsung dalam proses pekerjaan konstruksi di Kabupaten Sijunjung dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Konsultan pengawas, tim teknis, Panitia Tender serta Kontraktor. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel regulasi tender pekerjaan konstruksi ditinjau dari sisi kualifikasi menjadi faktor yang paling berpengaruh untuk meningkatkan hasil pekerjaan konstruksi di Kabupaten Sijunjung menjadi lebih baik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah diantara 2 (dua) variabel yang diuji yakni variabel teknis dan variabel kualifikasi, ternyata variabel yang lebih dominan berpengaruh terhadap hasil pekerjaan konstruksi di Kabupaten Sijunjung adalah variabel kualifikasi. Sebagai contoh variabel kualifikasi dalam penelitian ini adalah kemampuan keuangan penyedia jasa dan track record penyedia jasa dalam proyek sebelumnya.
Referensi
Faisol, I.A., Tarjo, T., Musyarofah, S., 2014. Pengaruh Penerapan e-Procurement dan Audit Internal terhadap Pencegahan dan Pendeteksi Fraud di Sektor Publik. Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting 2, 71–90. https://doi.org/10.21107/jaffa.v2i2.763
Kautsariyah, S., Hardjomuljadi, S., 2016. Analisis Penyimpangan pada Proses Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Secara Elektronik di Pemerintah Daerah. Konstruksia 8, 75–85. https://doi.org/10.24853/jk.8.1.75-85
Kusumarukmi, E.I., 2018. Identifikasi dan Analisis Permasalahan Pelelangan Umum Proyek Konstruksi. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.
Oktaviani, C.Z., 2015. Hubungan Antara Kualitas Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Dengan Kualitas Infrastruktur Indonesia, in: Seminar Nasional Teknik Sipil V Tahun 2015.
Peraturan LKPP, 2021. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
Perpres Nomor 12 Tahun 2021, 2021. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Republik Indonesia 1–47.
Sugiyono, D., 2010. Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, Penerbit Alfabeta.
